Bupati Tanggamus Hadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025
Dalam rangka memperkuat komitmen nasional terhadap upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, H. Moh. Saleh Asnawi menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kegiatan strategis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta unsur aparat penegak hukum, guna menyatukan langkah dan menyusun agenda prioritas nasional dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyampaikan capaian, tantangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberantasan korupsi di tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjadi momentum untuk menetapkan arah kebijakan dan rencana aksi yang lebih terukur dan berdampak di tahun 2025. Dalam forum tersebut, H. Moh. Saleh Asnawi memberikan pandangan terkait pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta optimalisasi peran masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam Sambutan bupati Tanggamus Menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya mengandalkan satu institusi saja, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik dan keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan mempersempit ruang gerak praktik koruptif di lingkungan birokrasi.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dengan sejumlah kepala daerah dan pimpinan lembaga negara, termasuk dalam hal pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), integrasi sistem pelaporan kekayaan ASN, serta implementasi pendidikan antikorupsi di berbagai sektor.
Dengan kehadiran tokoh-tokoh strategis dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi titik tolak bagi lahirnya kebijakan-kebijakan progresif yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap korupsi, tetapi juga mendorong perubahan budaya birokrasi yang lebih bersih, melayani, dan profesional