TANGGAMUS -- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ir. Suaidi, MM., menghadiri sekaligus membuka Launching dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Inovasi Penerbitan Akte Perkawinan melalui KOTAG (Kolaborasi dengan
Tokoh Agama).
Bertempat di ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Tanggamus, Rabu (2/10/2024)

Turut hadir juga Asisten , Kepala Dinas Dukcapil Tanggamus, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanggamus, Kabag Hukum dan Kabag Kerjasama Setdakab
Tanggamus, Ketua FKUB beserta Tokoh Agama se Kabupaten Tanggamus.

PJ Sekretaris Daerah Ir. Suaidi, MM., dalam sambutanya mengatakan diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminintrasi Kependudukan, bahwa terdapat perubahan kebijakan,
dimana semua pelayanan Administrasi Kependudukan bersifat PRO RAKYAT, artinya saya berharap seluruh jajaran Disdukcapil, lebih maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab dan berkomitmen atas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang.

Di masa kini, Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu melakukan Inovasi dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar terus berupaya untuk mencetuskan inovasi-inovasi baru, yaitu inovasi yang dapat memberikan kemudahan dan
berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat
Inovasi merupakan salah satu mesin penggerak dalam sistem pemerintahan.

Tanpa adanya inovasi, Pemerintah dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat, karena tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dengan adanya inovasi dapat membuat
citra pemerintah semakin baik, ucapnya.

PJ sekdakab juga, mengapresiasi Inovasi KOTAG ini, semoga banyak warga terbantu dengan layanan ini, karena Inovasi ini merupakan sistem percepatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, agar masyarakat mudah memperoleh segala Dokumen Kependudukan tanpa harus jauh-jauh kekantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi cukup berhubungan dengan Tokoh Agama-nya masing masing.

Adanya Inovasi Penerbitan Akte Perkawinan melalui Kolaborasi dengan Tokoh Agama ini, dilatarbelakangi oleh banyaknya Penduduk Non Muslim yang
belum memiliki Akte Perkawinan akibat permasalahanpermasalahan teknis seperti: jarak tempuh yang jauh, ketidakpahaman prosedur, serta
waktu yang lama.

Beberapa manfaat yang diperoleh bila memiliki Akte Perkawinan diantaranya: kepastian hukum, kemudahan dalam birokrasi, kepastian hak istri, kepastian anak-anak mendapatkan kesejahteraan,
dan memudahkan kepengurusan hak asuh anak, Ujarnya".*

 Penjabat (PJ) Bupati Ir. Mulyadi Irsan, MT., Membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

GISTING -- Penjabat (PJ) Bupati Ir. Mulyadi Irsan, MT., Membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2023,
Bertempat di Sekretariat IBI Cabang Tanggamus Kecamatan Gisting. Selasa (28/11/2023)

PJ. Bupati Mulyadi Irsan, MT., dalam sambutannya menyampaikan pemerintah pusat memberi arahan kepada pemerintah daerah, yang menekankan agar tahun 2024 angka stunting di targetkan bisa turun di angka 14 persen, persoalan stunting dan kemiskinan yang menjadi target sasaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus saya harap dapat kita selesaikan sesuai target. Oleh karenanya, saya ingin agar seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tanggamus, ucapnya.

PJ mengatakan, salah satu upaya yang kita lakukan yaitu melaksanakan kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting. Pada kegiatan ini, kiranya kepada Dinas PPPA Dalduk KB beserta Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dapat menyampaikan laporan terkait kasus stunting yang
ada, serta intervensi penanganan, perkembangan dan hasil audit kasus yang sudah dilakukan. Audit kasus Stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Menurut angka Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) bahwa angka Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Tanggamus masih cenderung tinggi, yaitu sekitar 62.713 keluarga. Berdasarkan data SSGI tahun 2021 secara Nasional, angka prevalensi stunting Provinsi Lampung saat ini menduduki 5 besar terendah yaitu 18,5 % di bawah rata-rata nasional sebesar 24,5 % tetapi masih ada Kabupaten yang di atas rata-rata nasional yaitu Kabupaten Tanggamus sebesar 25 %, ini menjadi perhatian kita, khususnya para stake holder Kabupaten Tanggamus, terangnya.

Selanjutnya, konvergensi spesifik dan sensitif dilakukan oleh semua pihak dengan prioritas pada Pekon lokus stunting yang telah di tetapkan oleh Bupati Tanggamus, pada 7 kecamatan dan 14 Pekon lokus stunting, intervensi spesifik hanya berkontribusi sebesar 30% dan intervensi sensitif berkontribusi sebesar 70% terhadap penurunan penurunan pravelansi stunting. Oleh sebab itu intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak di dukung dengan intervensi sensitif oleh berbagai pihak.

" Untuk itu saya minta kepada para Camat, agar memfasilitasi dan mengkoordinir Kepala Pekon, pastikan kegiatan percepatan penurunan stunting di posyandu melalui layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan dan dipenuhi., Ujarnya".

Sementara ketua pelaksana dr. Meri yosefa, mewakili kadis PPPA DaldukKB mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang ada di Dinas PPPA DaldukKB, kita sudah melakukan kegiatan Desiminasi Audit stunting yang pertama di kecamatan Kelumbayan dan kedua di kecamatan Gisting. Kegiatan ini sudah kita lakukan dua Kali di bulan Agustus ini pertama kita laksanakan lokus stunting di terbaya kedua di kecamatan cukuh balak.

Kemudian Kami turun melakukan sasaran investigasi di tingkat kecamatan, kemudian Kami paparkan apa hasil yang kita temukan di lapangan. Target kita di tahun 2024 ini penurunan angka stunting harus 15 persen, karena sekarang berada diangka 20, 4 persen mudah mudahan bisa dicapai.
Adapun faktor utama dari stunting ini tidak dilihat dari masalah kesehatan saja, sanitasi dan masalah sosial ekonomi tetapi masih banyak masalah lainnya, tutupnya.

Hadir PJ. Bupati Tanggamus, Asisten satu Bidang Pemerintahan Suaidi, Kadis PPPA Dalduk dan KB Hardasyah, Kadis Kominfo Suhartono, perwakilan OPD terkait, Ketu IBI Tanggamus Asiawati, Narasumber, delapan Camat se Tanggamus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Drg. Hellen Veraica Mulyadi, Ketua Dharma Wanita Tanggamus, Kepala KUPT Puskesmas, Korluh KB, Kepala Pekon dan Bidan Desa, dan undangan . (Humas)

PERDA APBD & PERBUP APBD TAHUN 2024

1. PERDA APBD 2024   : DOWNLOAD FILE

2. PERBUP APBD 2024 : DOWNLOAD FILE

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( IPKD )

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022