Wabup Terima DIPA Tahun 2018

Bandar Lampung — Wabup Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I., menghadiri acara penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, kepada Instansi Vertikal dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/12/2017).

Dalam sambutannya Gubernur Lampung meminta agar seluruh Kepala Daerah bisa menyerahkan segera DIPA itu kepada SKPD di masing-masing daerah. “Secepatnya pada Desember ini juga harus diserahkan, agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan di awal tahun depan,” katanya.

Selain itu, Gubernur meminta kepada para Kepala Daerah agar seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik dan cepat. “Seluruh kegiatan tahun 2018 harus lebih baik dan cepat,” kataGubernur.

Ditambahkan oleh Gubernur, esensi daripada penyerahan ini adalah bentuk pelaksanaan dari sinkronisasi pemerintahan. Hal ini adalah contoh komplit dari bentuk kesatuan suatu Negara, dimana bentuk solidaritas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah hingga bersama dengan instansi vertikal, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dalam rangka menjaga soliditas dan koordinasi unsur Pemerintah Aparatur Negara RI.

Ia juga berpesan kepada seluruh pihak penyelenggara anggaran agar melaksanakannya secara sinergis dan terus dipantau dan dievaluasi penggunaan dan pelaksanaannya.

“Pengelolaan fiskal tahun 2018 yang saya serahkan ini, sebagai simbol pengelolaan keuangan di tahun 2018. Saya berharap kepada penyelenggara anggaran agar APBN dilaksanakan secara sinergis dan terus dipantau dan dievaluasi pelaksanaan dan pengunaannya,” jelas Gubernur.

Sementara itu Dalam laporannya Alfiker menyampaikan bahwa anggaran Kementerian dan lembaga diproritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan, yang utamanya mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta meningkatkan pertahanan, keamanan dan penyelenggaran demokrasi.

Selain itu dikatakan, belanja pemerintah merupakan pembentuk produk domestik bruto melalui kebijakan fiskal, dalam wujud intervensi Pemerintah. Oleh karena itu anggaran tersebut harus direalisasikan tepat waktu, untuk mencapai hasil yang dirasakan masyarakat secara berkesinambungan.

Alfiker juga berharap, dengan diserahkannya DIPA tahun anggaran 2018 ini, Pemda segera menyelesaikan pembahasan RAPBD Kabupaten dan Kota, agar bisa secepatnya disahkan, sehingga tidak sampai melampaui batas waktu yang ditetapkan.

“Setelah disahkan, agar segera dipantau tahapan evaluasinya dengan pro aktif dari Bappeda-nya, seperti untuk Provinsi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Kabupaten dan Kota di Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan jika perlu membentuk tim khusus dengan sistem kerja cepat, agar hitungan hasil evaluasinya bisa secepatnya diserahkan kembali,” tutupnya. (Deni-Kominfo)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *