Agenda Sosialisasi Subdomain & Absensi Finger Scan Online

ws1 ws3

Assisten 1 Paksi Marga SE, didampingi Kadis Kominfo Drs. Sabaruddin beserta Tim E-Goverment Mengadakan Sosialisasi Pembuatan Sub Domain dan Absensi Online kepada Kasubag Umum seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus . Absensi Online, CCTV Online akan diharapkan dapat  Launching pada 1 Maret 2017.

IMG_20170214_094755 IMG_20170214_092532

Dengan adanya Subdomain di tiap SKPD Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat menunjang mekanisme pelayanan publik dan menunjang tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Corporate Governance) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Sehingga transparansi dan Publish Informasi kepada masyarakat dapat lebih terbuka dan mencerahkan.

Adapun Agenda pemberlakuan Absensi Finger Scan Online diadakan guna mendorong Kinerja seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk dapat Meningkatkan Kedisiplinan, Kepatuhan dan Efektifitas Kerja yang Profesional.

ws2

Untuk itu diharapkan kepada seluruh SKPD Pemkab Tanggamus untuk dapat memberikan Dukungan dan Sumbangsih maksimal serta cepat guna menunjang Terlaksananya Agenda ini.

 

Rencana Pembangunan Taman Terbuka Hijau

Kabupaten Tanggamus dalam waktu dekat akan memiliki Taman Terbuka Hijau di Pantai Muara Indah Kota Agung, Wakil Bupati H. Samsul Hadi. MPdi didampingi Tim PU Prop, Plt. Sekda Andi Wijaya ST. MM, Kadis PU, Kadis Kelautan, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo. Meninjau lokasi yang segera dibangun.

wb1 wb2 wb3 wb4

Persiapan Gerakan Serentak Masyarakat Tanam Bawang dan Cabe (GERTAK MATA BABE) Kabupaten Tanggamus

tanam-cabai

Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Tim Pengendalian Inflasi daerah Kabupataen Tanggamus melakukan rapat terkait persiapan gerakan serentak masyarakat tanam bawang dan cabe ( GERTAK MATA BABE). Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 10 februari 2017 di Ruang rapat Utama Sekretariat daerah Kabupataen Tanggamus, dipimpim oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Andy Wijaya, ST. MM. Rapat dihadiri oleh perwakilan kantor Bank Indonesia Provinsi Lampung, Perwakilan Kodim 0424 Tanggamus, Badan Pusat Statistik, Perwakilan camat, KTMA, HKTI, P4S, Perhiptani serta seluruh anggota TPID Kabupaten Tanggamus.

Dalam rapat tersebut Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Andy Wijaya, ST.,MM menyampaikan beberapa hal:

  1. Fluktuasi harga bahan pangan sering kali mengakibatkan kenaikan angka inflasi. pada tahun 2016 cabe merah menjadi komoditas bahan pangan dengan nilai inflasi terbesar ke empat di provinsi lampung yaitu 0,60 %. sementara bawang merah menyumbang inflasi terbesar kelima yaitu 0,37 %.
  2. Kenaikan harga bahan pangan dirasakan oleh semua tingkat ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin karena akibat kenaikan harga komoditas kenaikan harga tersebut masyarakat miskin terpaksa menghabiskan sebagian besar penghasilannya hanya untuk makan sehari-hari. pemerintah daerah akan segera mensikapi fluktuasi harga cabe dan bawang merah yang rutin terjadi.
  3. Upaya meningkatkan kemandirian di bidang pangan sebenarnya telah dilakukan oleh dinas-dinas  terkait, seperti adanya program KRPL ( kawasan rumah pangan lestari) dari dinas ketahanan pangan. tetapi masih bersifat umum dalam artian belum berfokus pada komoditas cabai dan bawang merah.
  4. Untuk meningkatkan kesadaran dan penajaman fokus pada komoditas cabai dan bawang merah direncanakan adanya gerakan GERTAK MATA BABE.
  5. Untuk menjamin program dapat berjalan kontinyu, diperlukan keterpaduan gerakan yang bersifat padu. untuk itu dilakukan tukar fikiran dengan berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan masukan, sumber daya baik dana , pengalaman dan personil.

Sementara perwakilan Bank Indonesia Pprovinsi Lampung Bapak Indrayana memberikan dukungan terhadap ide program ini ” Kami dari Bank Indonesia secara umum mendukung program GERTAK MATA BABE ini untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat tetapi kami minta agar program ini juga dilaksanakan dengan hati – hati agara harga tidak mengganggu harga cabai dan bawang dari petani”

Menanggapi masukan Bank Indonesia Provinsi Lampung Tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus Suhartono menyampaikan bahwa program GERTAK MATA BABE memang ditujukan hanya untuk mengurangi biaya konsumsi rumah tangga sehingga jumlah tanaman cabe dan bawang yang ditanam tidak banyak. jumlah konsumsi rata-rata cabai Indonesia adalah 2.1 Kg perorang. perbatang cabai bila dirawat dapat memproduksi 2 kg cabai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri tinggal dikalikan dengan jumlah individu dalam rumah tangga.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa program GERTAK MATA BABE ini didukung semua pihak dan akan segera dimulai. SKPD akan memberikan dukungan dalam bentuk personil, pembinaan batuan peralatan dan sosialisasi. untuk singkronisasi kerja saran dan usulan SKPD disampaikan secara tertulis dan segera dapat disusun menjadi kerangka acuan agar program dapat berjalan berkesinambungan dan terukur.

Sosialisasi Pemungutan & Penyetoran Pajak Bendaharawan Pemerintah

20170210_111359

Tanggamus_(10/2/2017) Dalam acara sosialisasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendaharawan Pemerintah, menerangkan sejumlah Hal terkait tema tersebut. Bahwa Peran Pajak dalam pembangunan bangsa memberikan sumbangsih kepada negara sebanyak 74 % dalam APBN di tahun 2015.

Adapun pengertian Pajak: Kontribusi wajib negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

20170210_111413

Pengawasan kewajiban perpajakan bendaharawan :

  • bersadarkan Surat menteri keuangan RI: S-135/MK.03/2011 tanggal 22 maret 2011 mengenai Upaya peningkatan pengawasan terhadap pemungutan dan pemotongan pajak dari belanja pemerintah daerah
  • Surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan): SE/02/M.PAN/3/2009 mengenai Kewajiban pegawai negeri sipil untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

20170210_111409

Sumber dana APBN/APBD: Kewajiban Perpajakan Bedaharawan :

  • PPh Pasal 21 : PPh atas Gaji, Honor dan Upah
  • PPh Pasal 22: PPh atas Belanja Barang
  • PPh Pasal 23: PPh atas Belanja Jasa
  • PPN & Bea materai: PPN atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak
  • PPh pasal 4 (2): PPh final atas Jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, persewaan atas tanah atau bangunan, hadiah undian.

RAPAT TPID TERKAIT PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN PELANGGAN DAYA 900 VA KABUPATEN TANGGAMUS

pangkas-subsidi-listrik-rakyat-miskin-bisa-jadi-korban-GA4

Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tanggamus bersama jajaran SKPD terkait melakukan rapat perihal penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan Rumah Tangga  Daya 900 VA.

Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Tanggamus Andi Wijaya, ST, M.M. Dalam rapat tersebut perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kota Agung menyampaikan bahwa pencabutan Subsidi Listrik 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu merupakan hasil tindak lanjut Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR  – RI tanggal 22 September 2016 yang menyetujui pencabutan listrik dengan daya 900 VA bagi golongan ekonomi mampu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan:

  1. Peraturan Menteri ESDM No.28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN Persero, bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik.
  2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Listrik untuk Rumah Tangga

Untuk Penerapan Peraturan dimaksud di Kabupaten Tanggamus dapat disampaikan hal sebagai berikut:

  1. Jumlah total pelanggan listrik 900 VA di Kabupaten Tanggamus sebesar 62.889 pelanggan, dengan jumlah pelanggan yang akan mendapatkan subsidi sebesar 18.952. Sementara sisanya sebanyak 43.937 secara bertahapakan mengikuti penyesuaian tarif secara bertahap 3 kali per 2 bulan selama 2017.
  2. Proses pemilahan pelanggan 900 VA bersubsidi akan dilakukan melalui mekanisme survei langsung ke alamat rumah tangga sesuai basis data terpadu TNP2K dengan KK/ KTP rumah tangga yang disurvei.
  3. Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero selain melakukan peran penerimaan data, pemandanan, pelaporan data dan penandaan data kepesertaan kebijakan subsidi listrik juga memiliki peran sebagai penerima pengaduan awal dari pelanggan, terutama terkait kepesertaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan data rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik sesuai petunjuk teknis internal dalam lingkup PT.PLN Persero.
  4. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi Listrik tepat sasaran melalui Pekon untuk dapat diteruskan ke Kecamatan/ Kabupaten yang akan diteruskan ke Posko Pusat yang beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT.PLN Persero untuk dilakukan verifikasi dan penanganan pengaduan.

Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Andi Wijaya, ST, M.M menyampaikan langkah-langkah terkait kebijakan penerapan subsidi listrik tepat sasaran :

  1. Untuk mengurangi dampak penerapan subsidi listrik tepat sasaran terhadap masyarakat miskin agar pihak kecamatan dapat segera mensosialisasikan hal dimaksud kepada aparat pekon dan masyarakat.
  2. Pihak Pekon dan Kecamatan diminta proaktif dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat terkait pemilahan data masyarakat mampu dan masyarakat miskin yang masih menerima subsidi listrik hal ini diperlukan agar penerima subsidi benar-benar tepat sasaran.
  3. Mendukung SKPD terkait mencari Program dan terobosan dalam mengurangi konsumsi dan ketergantungan energi listrik dan PLN baik melalui Biogas dan sebagainya.
  4. Meminta kepada PLN Persero cabang Kota Agung agar dapat kooperatif dan bekerjasama dengan baik dengan Pemerintah Daerah baik melalui Kecamatan dan Pemerintah Pekon dalam menghadapi keluhan pelanggan yang dicabut subsidinya untuk menghindari konflik horizontal.

Menangggapi hal tersebut Perwakilan PLN Kota Agung menyatakan siap membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mensukseskan program dimaksud.

Tanggamus Raih Penghargaan LAKIP dari Menpan RB

31 Jan - Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi menerima penghargaan hasil evaluasi LAKIP dari Menpan RB Asman Abnur, di Gedung Wahana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Surabaya — Selasa (31/01) Plt. Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I., menerima penghargaan langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, SE., M.Si., yang dipusatkan di Gedung Wahana Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan atas Laporan Hasil Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Evaluasi sendiri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menpan RB  No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP. Yang mana evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dalam hal ini Hasil Evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendapat nilai 53,67 atau dengan predikat penilaian CC. Dimana untuk di Provinsi Lampung, predikat  ini merupakan peringkat kedua dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Menpan RB  mengharapkan setiap daerah yang masih mendapatkan nilai “C” atau “CC” perlu memperbaiki sistem pengelolaan akuntabilitasnya dengan sistem akuntabilitas yang lebih bagus, agar pelayanan publiknya juga lebih bagus. Lebih lanjut Menpan mengatakan bahwa komitmen Kepala Daerah yang tinggi, adalah kunci pribadi pemimpinnya jika ingin berubah menjadi baik. Sistem open rekrutmen, pemerintahan yang akuntabilitasnya bagus akan merekrut pejabat yang mempunyai kemampuan bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Sementara Wakil Bupati Tanggamus, Hi. Samsul Hadi menyampaikan bahwa dari hasil ini, seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mampu meningkatkan motivasi, profesionalisme dan akuntabilitasnya dengan berbasis IT (Information Teknologi), agar kedepan hasil yang dicapai menjadi lebih baik lagi. (Diskominfo)