Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo

beasiswa

BATAS TENGGAT WAKTU: PENDAFTARAN TERAKHIR 28 FEBRUARI 2017

Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil Pemudi-pemuda terbaik tanah air untuk mengikuti seleksi beasiswa pendidikan S2 luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan Karyawan/karyawati swasta yang bekerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (dosen dan tenaga pengajar tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini), dengan persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;
  3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
  4. Mendapatkan izin pejabat yang berwenang;
  5. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun;
  6. Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini;
  7. Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;
  8. Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia;
  9. Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (dari skala 4,0);
  10. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;
  11. Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 79 atau TOEFL paper-based 570 atau IELTS 6.5;

(Syarat nomor 9 s.d 11 dikecualikan bagi mereka yang telah memiliki Unconditional LoA dari 300 universitas terbaik dunia);

  1. Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi:
  2. Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy ;
  3. Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll);
  4. Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi;
  5. Kebijakan publik bidang TIK;
  6. Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan Informasi; dan
  7. Bidang studi lain yang menunjang pembangunan sektor TIK
  8. Beasiswa ini tidak diperuntukan bagi program studi Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran.
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee maksimal setara US$ 20.000 per tahun dan living expenses setara US$ 14.400 per tahun (US$1 = Rp 13.500)
  1. Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas;

INFORMASI SELENGKAPNYA KUNJUNGI: http://beasiswaluarnegeri.kominfo.go.id/site/

PENGHARGAAN KEBERHASILAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN CAPAIAN TERTINGGI

foto-6foto-2
DALAM ACARA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  ANGGARAN ( DIPA) APBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERLANGSUNG DI GEDUNG BALAI KRATUN BANDAR LAMUNG, JUMAT 16 DESEMBER 2016.
foto-4foto-5

” PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN LANGSUNG SECARA SIMBOLIS OLEH GUBERNUR LAMPUNG M. RIDHO PICARDO., DAN PERWAKILAN DARI BPK PROVINSI LAMPUNG KEPADA WAKIL BUPATI TANGGAMUS H. SAMSUL HADI . M. PD.I ATAS KEBERHASILANNYA MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TH. 2015 DGN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI DALAM AKUNTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH SERTA PIAGAM PENGHARGAAN PEMRINTAH RI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KOTA YG MERAIH OPINI WTP ATAS LKPP TAHUN 2015″…

Program Satu Juta Nama Domain

sejuta-domain-gratis-kominfo

Program Satu Juta Nama Domain merupakan salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk meningkatkan konten-konten positif dan produktif di Internet.

Menggunakan server di dalam negeri dan domain .id sebagai domain Indonesia yang terpercaya, program ini akan mendorong optimalisasi akses internet dalam negeri dan mempercepat akses konten lokal. Dalam jangka panjang, program ini akan membuat akses internet menjadi lebih murah karena semakin dominannya akses internet dalam negeri yang tidak membutuhkan bandwidth internasional yang mahal.

Karena menggunakan domain .id yang penggunanya terdaftar dengan identitas yang jelas, program ini akan menekan tingkat anonimitas di Internet. Seiring dengan tumbuhnya konten-konten positif dari Indonesia, industri e-commerce dan digital kreatif akan tumbuh dengan semakin pesat di Indonesia.

 

Sumber : www.kominfo.go.id

Himbauan Kepada Masyarakat: Segera Rekam KTP Elektronik Untuk Kemudahan Pelayanan Publik

0109_keuntungan-ktp-el_0

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia segera merekam data diri mereka dan membuat KTP Elektronik (KTP-El). Hingga pertengahan Agustus 2016 ini, baru 161 juta penduduk atau 88 persen yang sudah merekam data dirinya, sejak program menuju single identity diluncurkan pada bulan Februari 2011. Sisanya, masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam data dirinya.

Padahal, sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Mulai 1 Januari 2015 penduduk sudah harus menggunakan KTP Elektronik (KTP-el).

“Hal ini begitu penting karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK dan KTP-el. KTP itu seperti ‘nyawa’ penduduk, karena segala urusan mulai dari membuat SIM, BPJS, mengurus akta nikah, semua membutuhkan data KTP-el,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, (22/8). Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, Kemendagri memberikan perhatian khusus dan memberikan kemudahan-kemudahan, terlebih saat ini semua data dan titik-titik pelayanan di daerah sudah terkoneksi dengan Data Center (DC) di pusat.

Jadi, dengan teknologi, Kemendagri memangkas 3 prosedur pembuatan KTP-El. Penduduk yang ingin merekam KTP-El tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan serta akta lahir. “Cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga ke Dinas Dukcapil manapun. Bisa diurus dimana saja, tidak harus sesuai domisili penduduk,” ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini 92 lembaga pemerintah dan swasta sudah menggunakan data KTP-el dan NIK untuk akses layanan publik. Disamping hal itu, langkah tegas perlu diambil Pemerintah untuk pembaruan database, tentang jati diri penduduk Indonesia, sehingga tidak perlu lagi membuat “KTP Lokal” untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb. KTP-el juga mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. Dengan demikian akurasi data penduduk presisi dan dapat digunakan untuk beragam kepentingan, khususnya pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, sebanyak 514 Kabupaten/ Kota dan 6.234 Kecamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang per hari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juta orang. “Ini tentu dengan asumsi masyarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya,”lanjut Zudan.

Kemendagri juga melakukan “jemput bola” yaitu menghampiri masyarakat yang aksesnya sulit untuk menuju ke Dinas Dukcapil di daerahnya. “Fokus peningkatan pelayanan dan mempermudah pelayanan serta jemput bola di daerah pegunungan, terpencil dan perbatasan,” tambah Mendagri.

Sementara itu, berkenaan dengan blangko KTP-el, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahun 2012 terakumulasi 3,8 juta lebih, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta. Saat ini Kemendagri sedang melakukan pergeseran anggaran TA 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya. Pusat Penerangan Kemendagri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Note: News Repost Sumber : Kominfo.go.id