Adaptasi Ekonomi Digital, Menkominfo Harapkan Mastel (Masyarakat Telematika) Lebih Progresif

Jakarta, Kominfo – Kehadiran Unicorn Indonesia Gojek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak serta pemain baru digital dalam bentuk start up membawa tantangan tersendiri bagi industri telekomunikasi. Selain menambah angka ekonomi digital Indonesia, juga mendorong industri telekomunikasi mengadaptasi proses bisnis yang ada.

 

 

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyarakan pengurus dan anggota Masyarakat Telematika agar senantiasa membuat program kerja yang lebih progresif. “Siapapun pengurusnya, yang paling penting diharapkan ProgramMastel yang akan dijalankan adalah program yang kekinian, fresh dan progresif,” pesannya dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Telematika Indonesia IX Tahun 2018, di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis (12/4/2018) siang.

Menteri Rudiantara mengharapkan industri telekomunikasi bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. “Ekonomi digital Indonesia ditargetkan paling tinggi se-Asean pada tahun 2020. Industri telekomunikasi pun akan segera disusul oleh para start-up bidang digital ini apabila tidak memiliki perubahan signifikan bisnis prosesnya,” kata

Menteri Kominfo menekankan kembali paradigma connecting the dots yang selama ini menjadi Visi kerja Mastel. Menurutnya beberapa rencana Pemerintah selaras dalam menghubungkan titik-titik wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan internet. Kebijakan yang dimaksud adalah backbone broadband Proyek Palapa Ring sampai High Throughput Satellites (HTS) yang akan segera diimplementasikan melalui KPBU akhir tahun ini.

“Kita punya rencana pita lebar dari PPI (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika) yang kita coba implementasi secepat mungkin. Backbone Broadband yang secara bisnis tidak visible, Pemerintah bantu hingga saat ini Paket Barat telah selesai,” jelasnya.

Menteri Rudiantara mengilustrasikan paradigma masyarakat Indonesia yang harus mulai diubah sejak di bangku sekolah. Menurutnya murid sekolah SD, SMP, maupun SMA selama ini diajarkan teori untuk dihafal. Ke depan mereka harus diberikan contoh kasus untuk dipecahkan dan dicarikan solusi dengan mesin pencari internet. Pemerintah pun akan terus mendorong pembangunan infrastruktur yang progresif demi mewujudkan cita-cita ini.

“Nantinya dengan High Throughput Satellites, kecepatannya bisa sampai 10 MBps. Seperti 5 tahun lalu kita bilang 2 MBps, kalau sekarang kan pada komplain dibilangnya lemot,” tambahnya.

Selain itu, dalam bidang layanan publik akan diberlakukan online single submission untuk mereformasi sistem administrasi di Indonesia. Dalam bidang kesehatan (Medical Report) hingga perizinan yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Menteri Rudiantara menyebut hal itu sebagai leapfrog dari pemerintahan yang terus mendorong pembangunan perekonomian digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi Munas Mastel tahun 2018 yang mengambil topik perubahan ke arah digital. “Keuntungan platform digital yaitu munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital,” tutur nya sebelum meresmikan pembukaan Munas Mastel ke-9.

Dalam kesempatan yang sama, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Farida Dwi Cahyarini bersama Direktur Jenderal SDPPI Ismail dan berbagai stakeholder lainnya seperti Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta, dan Ketua Umum Mastel periode 2015-2018 Kristiono.

Repost News.

Source: https://kominfo.go.id/content/detail/12879/adaptasi-ekonomi-digital-menkominfo-harapkan-mastel-lebih-progresif/0/berita_satker

AYO! UPDATE REGISTRASI NOMOR KARTU CELULER ANDA DENGAN NIK KTP

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan registrasi pelanggan seluler merupakan upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan nomor dan melindungi konsumen, terutama bagi pelanggan prabayar.

“Sebagai komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Selain itu manfaat lainnya adalah adanya keamanan, transparansi dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya dalam Konferensi Pers  mengenai Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar Telekomunikasi di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Menurut Menteri Rudiantara, ketentuan mengenai registrasi pelanggan seluler sudah dikeluarkan setahun yang lalu dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. “Registrasi prabayar diinisiasi Kominfo pada 2016, meskipun sosialisasinya telah dilakukan sejak 2005. Sudah 11 tahun perjalanan untuk diimplementasikan, namun kita harus realistis karena registrasi prabayar ini tergantung pada keberadaan ekosistem dan proses sosialisasi ke masyarakat,” tuturnya.

Salah satu isu penting dalam pendaftaran nomor pelanggan, menurut Menteri Kominfo adalah kepastian data yang benar. “Ekosistem yang lain adalah bagaimana kita merujuk bahwa informasi yang disampaikan pelanggan saat registrasi adalah benar. Dengan adanya (data) Dukcapil maka validitas informasi yang disampaikan masyarakat adalah benar,” paparnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menilai pendataan nomor pelanggan sejalan dengan upaya pemerintah mendorong tata kelola pemerintahan dan bermasyarakat agar lebih tertib dan akuntabel. “Kita dorong tata kelola lebih efisien menuju sharing economy. Operator bisa tahu siapa saja pelanggannya,” paparnya.

Menurut Dirjen Zudan Arif, sampai saat ini total akses NIK oleh operator sudah mencapai 36.521.872 NIK. “Saya juga berterima kasih kepada Kominfo yang akan bangun ekosistem KTP-el. Ekosistem sendiri bisa terbangun jika data kependudukan yang ada juga baik. Kemendagri sendiri terus merapikan data Dukcapil,“ jelasnya.

Dirjen Dukcapil menambahkan  akses yang dapat digunakan oleh masing-masing operator saat ini mencapai 100 transaksi per detik. “Jadi para operator jangan khawatir untuk mengakses. Sehari bisa 1 juta NIK yang diakses, sehingga dalam 2 bulan bisa selesai proses registrasi,” tambahnya.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli menyatakan proses registrasi bukan hal yang sulit selama mengikuti prosedur yang benar. “Dimana cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#,” katanya seraya mendorong pelanggan mendatarkan sendiri nomor yang dimilikinya.

Dirjen Ramli menyebut proses registrasi ulang akan berlangsung sampai akhir Februari 2018. Ia pun menegaskan agar proses berhasil diperlukan data yang sesuai dengan NIK. “Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil. Proses registrasi ini akan dimulai pada 31 Oktober 2017 dan akan berakhir pada 28 Februari 2018,” jelasnya.

Turut hadir pada konferensi pers diantaranya Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys, Komisioner BRTI dan  perwakilan dari Indosat Ooredoo, Telkomsel, XL Axiata, Telkom, Smartfren Telecom dan Hutchison 3 Indonesia. (VE)

SOURCE REPOST: https://www.kominfo.go.id/content/detail/10888/lindungi-konsumen-kominfo-terapkan-validasi-nomor-seluler-dengan-nik/0/berita_satker